GresikSatu | Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gresik
mengambil langkah inovatif dengan meluncurkan Forum Warga Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas di Hotel Santika Gresik, Selasa (8/10/2024).
Program ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengawasan Pilkada melalui organisasi komunitas, memperkuat kolaborasi antara pengawas pemilu dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat akar rumput.
Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Gresik Robbah Khunaifih mengatakan, bahwa forum ini diharapkan menjadi wadah kolaboratif antara Bawaslu dan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Ia menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu, terutama untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu seperti politik uang, kampanye hitam, dan penyalahgunaan wewenang.
“Kami membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menanggulangi potensi kerawanan pelanggaran dalam pesta demorasi ini. Karena kita tidak mungkin sendirian dalam pengawasan di Pilkada serentak 2024,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung terkait personal Bawaslu Gresik yang jumlahnya terbilang sedikit. Lima komisioner di tingkat kabupaten, tiga orang di tataran kecamatan dan hanya satu orang di tiap desa.
“Untuk itu, diperlukan pengawasan partisipatif dari masyarakat. Agar pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan aman dan kondusif. Sehingga masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, tidak mudah terprovokasi, apalagi terhasut money politic,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Bawaslu Gresik juga menghadirkan tiga narasumber. Antara lain Guru Besar Ilmu Politik UINSA Prof Dr Abdul Chalik, serta narasumber Dr Hasan Basri dan Dr Abdullah Farih.
Profesor Abdul Chalik menjelaskan urgensi pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang baik. Khususnya kalangan ormas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kita juga melihat fenomena-fenomenda lama dalam setiap pesta demokrasi, antara lain money politic. Sehingga ongkos politik sangat tinggi dan ujungnya merugikan. Implikasinya, kualitas demokrasi yang rendah,” ucapnya.
Sedangkan Dr Hasan Basri mengungkapkan beberapa kerawanan yang berpotensi menjadi celah pelanggaran Pilkada. Seperti kerawanan sosial, ekonomi, informasi, politik dan hukum. Sehingga diperlukan kolaborasi berbagai elemen untuk mengantisipasi hal tersebut.
“Pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu semata, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan keterlibatan masyarakat secara aktif, kami yakin pemilu yang akan datang bisa berjalan lebih transparan dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang kita junjung tinggi,”jelas Dr Hasan Basri.
Selanjutnya, Dr Abdullah Farih menekankan peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam pengawasan partisipatif ini. Ormas memiliki grassroot atau akar rumput yang kuat. Sehingga langkah Bawaslu Gresik menggandeng elem masyarakat ini dinilai sangat baik sebagai upaya mitigasi.
“Peran-peran ormas ini bisa dimaksimalkan dalam pengawasan partisipatif. Mulai dari edukasi pemilih, monitoring proses pemilihan, pelaporan pelanggaran, mendorong partisipasi, pemberdayaan anggota dan pengawasan pasca pemilihan,” ucapnya.
Melalui Forum Warga Pengawasan Partisipatif ini, Bawaslu Gresik berharap dapat menciptakan sinergi antara pengawas pemilu dan masyarakat. Diharapkan, forum ini mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga integritas pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran.