GresikSatu | Sebagai status wilayah maritim, Indonesia tidak lepas dengan peran dunia Perindustrian Galangan Kapal. Namun, dalam perjalanannya, dunia industri ini mengalami kendala serius.
Mulai dari minimnya order kapal baru, hingga hantaman melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Selain itu, perang Rusia – Ukraina juga berdampak pada kenaikan material plat.
Hal ini terungkap dalam rapat Focus Group Discussion (FGD) ke – 15, bersama Kementerian Maritim Investasi dan Kementerian Perindustrian di salah satu hotel di Gresik, Sabtu (11/2/2023).
Direktur PT Adiluhung Saranasegara Indonesia Anita Puji Utami menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi industri galangan kapal saat ini karena tingginya bea masuk komponen walaupun sudah ada regulasi Charter 98. Ditambah lagi dengan beban pajak pertambahan nilai (PPN).
“Hal ini yang menyebakan harga jual kapal menjadi mahal dan galangan di Indonesia menjadi tidak kompetitif,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta ada harmoninasasi regulasi agar tidak tumpang tindih. Pasalnya, saat ini, bea masuk untuk melindungi dan mendorong investasi industri komponen kapal di Indonesia.
“Namun, kenyataannya hingga kini hanya 30 persen komponen kapal yang diproduksi lokal, sedangkan sisanya impor. Di Tahun 2023 ini paling banyak kami melakukan reparasi atau doking kapal,” ujar Anita.
Perempuan yang juga menjadi Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), memberikan masukan dan meminta kepada kepada stake holder maupun pemerintah ikut campur, terkait bahan baku produksi reparasi kapal yang harganya sangat tinggi. Tentu juga menghambat biaya reparasi produksi.
“Dengan beberapa kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi oleh industri perkapalan. Dalam hal ini adalah PT Adiluhung Saranasegara Indonesia. Kami harap pemerintah bisa menstabilkan dan menakan harga material pokok yang digunakan oleh Galangan Kapal,” urainya.
Di tempat yang sama, Andi Komara selaku Koordinator Fungsi Sektor Industri Maritim Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi & Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian menambahkan, dalam FGD tersebut permasalahan utama dalam sisi pembiayaan.
“Kami mendorong pemerintah dikoordinasikan Menko Perekonomian agar menyediakan sistem pembiayaan yang sangat kompetitif. Karena para pengusaha galangan kapal sangat ingini membangun kapal dalam negeri,” tambahnya. (Faiz/Tov)