GresikSatu | Kerusakan jalan di Kabupaten Gresik kembali menjadi sorotan. Kali ini, kondisi memprihatinkan terjadi di ruas jalan penghubung antara Desa Banjarsari dan Desa Prambangan.
Jalur yang menghubungkan dua kecamatan, yakni Cerme dan Kebomas itu, dikeluhkan warga karena rusak parah dan rawan membahayakan pengguna jalan.
Keluhan warga terus berdatangan. Pasalnya, kerusakan jalan tak kunjung diperbaiki secara tuntas, meski laporan sudah berulang kali disampaikan.
Kondisi tersebut diperparah dengan masih banyaknya kendaraan berat seperti truk dan mobil boks yang melintas, tanpa adanya pembatasan tonase.
Azis (26), salah satu warga Banjarsari, mengaku resah dengan kondisi jalan tersebut. Menurutnya, jalan rusak tak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga membahayakan, terlebih saat malam hari.
“Iya mas, sudah lama rusak. Mobil boks atau truk juga masih sering lewat sini,” keluhnya saat ditemui, Jumat (11/4/2025).
Azis berharap, pemerintah segera turun tangan. Ia menilai, penanganan tambal-sulam tidak cukup untuk mengatasi persoalan yang sudah berlangsung lama itu. Warga butuh solusi jangka panjang, salah satunya dengan membatasi kendaraan besar yang melintasi jalur desa tersebut.
Menanggapi keluhan warga, Anggota DPRD Gresik Abdullah Hamdi menilai persoalan jalan rusak ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknis. Menurutnya, kerusakan jalan yang terus berulang mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan dari instansi terkait.
“Sudah sejak lama jalan ini menjadi atensi kami,” kata Hamdi.
Ia menjelaskan bahwa struktur tanah di sepanjang jalur tersebut juga menjadi tantangan tersendiri. Letaknya yang diapit oleh area tambak membuat kondisi jalan cepat rusak. Bahkan, keberadaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di beberapa titik juga kerap mengalami longsor.
“Perencanaan pembangunannya saya lihat kurang maksimal, terutama dalam memperhitungkan beban jalan. Pemadatan jalan juga belum optimal,” lanjutnya.
Hamdi juga menyoroti mutu pekerjaan di lapangan yang dinilainya jauh dari standar ideal. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus melalui tahapan perencanaan dan pengawasan yang matang, bukan hanya sekadar menyelesaikan proyek.
Sebagai langkah konkret, politisi asal Fraksi PKB ini mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan jalan tersebut.
Tak hanya itu, ia juga mengusulkan pemasangan portal pembatas tonase sebagai upaya membatasi lalu lintas kendaraan berat yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan.
“Saran kami kepada teman-teman PUTR, lebih baik jalan tersebut segera diportal agar kendaraan yang lewat sesuai dengan tonase,” tegas Hamdi.