Selasa, 04/10/2022 | 14:29 WIB
Gresik Satu
Sang Desa

Jelang Pelaksanaan Pilkades, Kesbangpol Sebut Lima Desa di Gresik Rawan Konflik 

Foto : Pemasangan baliho petisi tanda tangan yang membuat para pendukung kisruh di Desa Sekarkurung tempo hari / foto : Faiz

GresikSatu | Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Gresik, yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu Legi, 26 Maret 2022 semakin dekat. Total ada 47 desa di Kabupaten Gresik yang akan melakukan Pilkades serentak ini.

Kendati masih kurang 18 hari, baliho calon pasangan kepala desa sudah terpasang di beberapa desa. Para masyarakat di desa sudah merencanakan akan memilih siapa hingga perebutan suara antar calon pun pasti terjadi.

Hingga konflik sosial antar masyarakat pun tak terlepas dari pesta demokrasi Pilkades ini. Dari laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemkab Gresik mencatat ada lima desa yang rawan konflik dan kerusuhan perebutan suara.

Kepala Bakesbangpol Nanang Setiawan menyatakan, pihaknya selama ini banyak melakukan kordinasi dengan para panitia di beberapa desa untuk antisipasi kerusuhan. Khusunya di lima desa di Kabupaten Gresik.

Baca Juga : Ini Profil Masduki, Jurnalis Senior Gresik yang Menjadi Cakades Sekarkurung

“Yaitu, Desa Sumurber Kecamatan Panceng, Desa Manyarejo Kecamatan Manyar, Desa Tambakrejo Kecamatan Duduk Sampeyan, Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas, dan Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo,” ungkapnya kepada GresikSatu.com, Selasa (8/3/2022).

Dari kelima ini, menurut Nanang sejauh ini banyak laporan konflik mulai laporan ke Kecamatan, Polres hingga Kejaksaan.

Oleh karena itu, pentingnya pengawasan terutama pada panitia desa untuk bisa meredam dari kerusuhan untuk Pilkades yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022.

“Untuk Bakesbangpol sendiri hanya sebagai koordinasi dan peninjauan proses pra hingga pelaksana Pilkades, yang wewenang  lebih yakni  panitia Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” papar Nanang.

Nanang pun menghimbau kepada penyelenggara Pilkades terutama pada BPD, jika ditemukan konflik sosial antar masyarakat  bisa lapor ke tingkat kecamatan. Mulai dari Bintara Pembina Desa (Babinsa) Polsek, dan Satpol PP Gresik.

“Serta nanti dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Gresik,” imbuhnya. (faiz/sah)