GresikSatu | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Bawean Surabaya (IMBAS), meluruk kantor DPRD Gresik, Selasa (13/9/2022). Masa datang menbawa spanduk besar bertuliskan “Kami Menolak Kenaikan Tiket KM Bahari”, serta spanduk protes kenaikan tiket dari PT Pelayaran Sakti Inti Makmur (SIM).
Korlap aksi Abel Juned Ijlal mengatakan dalam orasinya mendesak Pemerintah Gresik untuk menolak rencana kenaikan tarif tiket kapal Express Bahari. Pasalnya naiknya tiket kapal akan berdampak pada semua warga Bawean. Utamanya bagi pelajar yang kerap menggunakan kapal sebagai trasportasi.
“Kembalikan tarif tiket kapal Express Bahari sesuai dengan harga normal sebelum Pandemi Covid-19, dan tindak tegas segala tindakan yang dilakukan oleh mafia tiket yang merugikan masyarakat Bawean,” ungkapnya, Selasa (13/9/2022).
Menurut dia, rencana kenaikan Kapal menjadi kewenangan keputusan pemerintah. Dalam hal ini untuk mempertimbangkan rencana kenaikan tiket tersebut. Menurutnya dengan kenaikan itu, masyarakat Bawean ditindas oleh para pejabat publik yang menyengsarakan masyarakat Bawean.
“Kami Putera daerah bukan anak tiri. Harga Bbm Pertalite di Bawean juga naik Rp 14 ribu,” tegasnya.
Massa aksi ditemui anggota DPRD Gresik Fraksi Gerindra M Lutfi Dhawam, dan Bustami Khazim. Pihaknya mengaku akan memperjuangkan apa yang menjadi keluh kesah warga Bawean.
“Kami di DPRD Gresik, apa yang menjadi apsirasi, kita sampaikan. Kemarin sudah mediasi, tentunya masih proses. Apa yang menjadi harapan adik-adik akan dibawa ke pimpinan dan didiskusikan dengan pemerintah,” tutur Bustami Khazim.
[penci_related_posts dis_pview=”no” dis_pdate=”no” title=”Baca Juga ” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”1″ style=”list” align=”none” withids=”” displayby=”tag” orderby=”date”]
Selain menuntut kenaikan tiket, massa aksi juga melakukan tuntutan lainnya. Diantaranya, mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik dan DPRD Gresik dalam penerbitan Peraturan Daerah terkait transportasi angkutan massal. Kemudian memohon kepada Pemerintah dan DPRD Gresik untuk memperhatikan subsidi tiket kapal bagi mahasiswa Bawean.
Selanjutnya mendorong Pemerintah Gresik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan PT Pertamina untuk membenahi pendistribusian BBM Bersubsidi di Pulau Bawean.
Masaa aksi pun bergeser ke Pemkab Gresik dengan raut muka kecewa. Lantaran tidak bisa audiensi dengan Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. Karena agenda luar. (faiz/aam)
