GresikSatu | Merayakan Hari Anak Nasional, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menggelar Gebyar Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024 dengan tema anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak, pekerjaan anak dan stunting, menuju Gresik inklusif.
Berlangsung di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Rabu (31/7/2024). Kegiatan ini diikuti 800 peserta baik dari jajaran Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, Guru, Forum Anak, hingga anak-anak TK/PAUD se Kabupaten Gresik.
Acara dimulai dengan berbagai penampilan menarik karya siswa TK, PAUD, hingga UPT LABK Gresik (Resource Center). Dilanjutkan Pemberian Beasiswa anak stunting dari Baznas, BPJS Ketenagakerjaan, Pemberian sepeda motor bagi penyuluh KB, Penyerahan sertifikat penghargaan kepada Kepala Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak. Dan ditutup dengan Talk Show pemenuhan hak pendidikan anak.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan melindungi anak dari kekerasan bisa dimulai dengan memenuhi hak-hak dasar anak. Ada empat pilar utama hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi.
“Hal ini bisa dimulai dengan memenuhi hak dasar anak, anak tidak boleh mendapatkan kekerasan, dipaksa menikah pada usia yang relatif dini, apalagi dibebani untuk mencari nafkah karena belum saatnya. Masih waktunya mereka untuk belajar, bermain. Maka dari itu, dibutuhkan sinergitas lintas OPD dalam memenuhi hak mereka. Misalnya butuh alat bantu pendengaran, ya kita kolaborasikan dengan Dinas Sosial,” terangnya.
Ia juga menyebutkan, mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam penurunan angka stunting. Mulai dari kolaborasi pentahelix hingga program Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) dengan tujuan mengkampanyekan pentingnya manfaat makan ikan sejak dini. Hal ini dikarenakan banyaknya kandungan gizi pada ikan penting untuk pertumbuhan dan kecerdasan anak.
“Gemarikan bisa kita gelar berkelanjutan, apalagi ikan lauk yang murah, sumber makanan bergizi. Gresik juga menjadi daerah dengan potensi perikanan tinggi hingga 80.000 ton pertahun sehingga mudah didapatkan. Mari kita lindungi anak dari kekerasan, bebas dari stunting menuju Gresik hebat,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menerangkan beberapa program pendidikan yang sudah digagas Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak pendidikan anak. Seperti program Jaketku bagi anak yang putus sekolah.
Program Jaketku (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah) memberikan layanan kejar paket sesuai dengan tingkat Pendidikan terakhirnya yang terputus, sampai proses ujian untuk mendapatkan ijazah. Peserta didik menjalani kegiatan belajar di pusat UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) secara gratis.
“Melalui program ini, anak yang putus sekolah, anak yang belum sempat sekolah, dan masyarakat yang belum pernah sekolah bisa mendapatkan ijazah melalui Pendidikan Kesetaraan. Program ini gratis sudah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah,” ucapnya.
Ketua Tim Penggerak PKK Gresik, Nurul Haromaini Ali menyampaikan pentingnya hubungan baik antara sekolah dan orang tua dalam menjalin komunikasi kebutuhan anak. Terutama pada masa transisi PAUD-SD agar tidak terjadi misskonsepsi tuntutan orang tua dengan kondisi anak.
Ada enam fondasi transisi PAUD-SD yakni mengenal nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi, kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan.
“Penting untuk kita kolaborasikan demi mengurangi kebingungan dari guru terkait tekanan wali murid. Misalnya di TK sudah harus bisa calistung, atau tekanan orang tua di sekolahkan mahal-mahal di PAUD cuma main-main aja. Maka dari itu, pada masa penguatan transisi PAUD dan SD ini harus berjalan dengan kolaborasi antara orang tua, sekolah baik dan pemerintah,” jelasnya.