GresikSatu | Potensi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gresik untuk tahun 2024 kembali menjadi perhatian serius.
Dalam evaluasi perjalanan APBD 2024 yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Gresik bersama Tim Anggaran Pemkab Gresik pada 14 Oktober 2024, terungkap bahwa beberapa sektor pendapatan daerah belum mencapai target, mengindikasikan defisit yang berpotensi besar.
Salah satu contoh nyata adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) yang ditargetkan untuk meraup pendapatan sebesar Rp100 miliar, tetapi hingga 30 September 2024, baru terealisasi sebesar Rp37,2 miliar atau sekitar 37%.
Hal serupa terjadi pada Dinas Perhubungan (Dishub) yang hanya berhasil merealisasikan Rp3,8 miliar dari target sebesar Rp21,8 miliar, atau baru mencapai 17,08%.
“Melihat perkembangan seperti ini, sulit untuk mengatakan bahwa target pendapatan akan terpenuhi. Konsekuensinya, defisit anggaran pada APBD Gresik tahun 2024 sangat mungkin terjadi,” ungkap Abdullah Hamdi, anggota Badan Anggaran DPRD Gresik, Kamis (17/10/2024).
Hamdi juga memaparkan kondisi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang memiliki target pendapatan sebesar Rp 8,6 miliar, tetapi hingga September 2024, baru terealisasi sebesar Rp2,6 miliar atau 32,19%.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), dengan target Rp510 juta, hanya mampu merealisasikan Rp48 juta atau sekitar 9,53%, sebagian besar berasal dari pendapatan sewa alat berat.
Dari kas daerah, saat ini tercatat ada Rp446 miliar, yang terbagi dalam beberapa pos. Di antaranya Rp307 miliar di kas daerah utama, Rp19 miliar di bendahara pengeluaran, Rp25,9 miliar di kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta Rp93 miliar di dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
Salah satu sektor yang berhasil melampaui target adalah Dinas Pertanian, dengan target Rp115 juta, mereka justru merealisasikan pendapatan sebesar Rp141 juta atau mencapai 129%.
Namun, meski ada sektor yang berhasil, potensi defisit tetap menjadi ancaman bagi banyak program yang telah direncanakan untuk tahun ini.
“Banyak kegiatan yang mungkin tidak akan terealisasi atau dananya tidak cair,” terangnya.
Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir, menegaskan bahwa program-program prioritas, terutama yang telah dianggarkan, tidak boleh dipangkas atau tidak dicairkan.
Salah satu yang menjadi prioritas adalah anggaran Bosda untuk sekolah serta Bagi Hasil Pajak (BHP) untuk pemerintahan desa, yang harus dicairkan sesuai kesepakatan.
“Kami sudah sepakat dalam rapat anggaran bahwa dana Bosda dan BHP wajib dicairkan. Ini sudah menjadi kesepakatan yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Menanggapi kemungkinan defisit ini, Syahrul Munir dan seluruh anggota DPRD Gresik sepakat untuk menghindari hal serupa pada tahun 2025. Oleh karena itu, target pendapatan akan ditetapkan dengan lebih rasional, meski hal ini diperkirakan akan membuat APBD tahun 2025 turun drastis.
“Dalam waktu dekat, kita akan membahas kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas sementara (KUA PPAS) tahun 2025,” imbuhnya.
Sebagai informasi, APBD Gresik tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp3,97 triliun, dengan target pendapatan Rp3,96 triliun. Namun hingga 30 September 2024, realisasi pendapatan baru mencapai Rp2,79 triliun, sehingga masih kurang sekitar Rp1,1 triliun. Di sisi belanja, dari total target Rp3,97 triliun, realisasinya baru mencapai Rp2,41 triliun atau masih tersisa Rp1,56 triliun.