Minggu, 29/05/2022 | 07:14 WIB
Gresik Satu

Seminar Nasional Peringatan HPN Jatim 2022, Ajang Sharing Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah (kiri) saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Peringatan HPN Jatim 2022 di pendopo Kabupaten Lamongan, Rabu (16/3/2022)./ Foto: TBK

GresikSatu I Seminar nasional yang diinisiasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur ini mengangkat tema besar Kemiskinan Ekstrem 2022. Nara sumber yang hadir yakni Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Bupati Lamongan Yuhronul Efendi, Perwakilan Bappeprov Jatim, serta unsur akademisi yang diwakili dosen FEB Unair, Imron Mawardi. Seminar Nasional dalam Rangka Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Jawa Timur 2022 yang dihelat di Pendopo Kabupaten Lamongan, Rabu (16/3/2022).

Wakil Bupati Gresik dalam materinya menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan fenomena kompleks akibat dari berbagai aspek, diantaranya rendahnya produktivitas, pendapatan, pendidikan, serta sedikitnya tabungan dan investasi. Kabupaten Gresik saat ini memang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi diatas Jawa Timur dan pusat.

“Kabupaten Gresik memiliki angka kemiskinan yang tinggi di Jawa Timur dan pusat,Akan tetapi kami tidak akan menyerah, bersama-sama bersatu padu dengan seluruh elemen masyarakat untuk menanggulangi hal tersebut,” ujar Wabup mengawali paparannya.

Wabup menjelaskan bahwa secara dasar kriteria penentuan batas dari kemiskinan dari yang ditetapkan. Garis Kemiskinan (GK) di Jatim sebesar Rp429.133,- perkapita sebulan, sedangkan di Kabupaten Gresik ditetapkan diatas Rp500.000,-.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Probolinggo Belajar Konsep dan Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi ke Pemkab Gresik

Untuk diketahui, Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

“Perbedaan GK ini menjadi salah satu sebab mengapa angka kemiskinan di Gresik tinggi di Jawa Timur dan pusat. Tetapi, ini bukan menjadi alasan kami untuk tidak bekerja keras, karena sudah menjadi target dari Pak Bupati dan saya di Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit,” ungkapnya.

Wabup yang akrab disapa Bu Min ini menjelaskan berbagai strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Langkah awal yang dilakukan adalah update database untuk meningkatkan akurasi data, setelah itu dilakukan berbagai program dengan tujuan pemberdayaan UMKM lewat pinjaman tanpa agunan bagi pelaku usaha.

“Disamping itu ada pemberian bantuan berupa PKH Inklusi dimana penerimanya adalah mereka yang tidak menerima bantuan PKH dari pusat serta PKH lansia dari Provinsi Jatim,” ucap Wakil Bupati perempuan pertama di Gresik itu.

Menyajikan Info yang Komprehensif

Hal serupa disampaikan oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak yang menyebut usaha-usaha dalam pengentasan kemiskinan perlu di sinergikan dengan berbagai pihak. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini adalah dengan mengutamakan pemberdayaan dibandingkan dengan charity.

“Kalau pendekatan kita adalah charity murni, maka hal ini tidak akan bisa dilakukan lantaran keterbatasan anggaran yang ada. Maka kita harus mengkombinasikan penggunaan bansos dengan pemberdayaan,” terang Emil.

Wagub milenial ini juga menyampaikan terima kasih kepada organisasi PWI atas diadakannya kegiatan seminar nasional ini yang sangat bagus, diharapkan dapat memberikan serta menyajikan info yang komprehensif mengenai realita di masyarakat.

“Harapannya adalah rekan-rekan media bisa mendapat info yang komprehensif mengenai realita dibelakang layar bagaimana kami menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan,” ungkap Emil.

Dalam kesempatan ini, Narasumber yang hadir saling sharing mengenai berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di daerah masing-masing, harapannya adalah tiap daerah bisa mengetahui dan menerapkan strategi daerah lain yang dirasa bisa membantu usaha-usaha penurunan kemiskinan.**