GresikSatu | Komisi IV DPRD Gresik melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua sekolah menengah pertama negeri di kawasan Gresik Utara, yakni SMPN 25 Manyar dan SMPN 10 Bungah, Kamis (9/1/2025).
Sidak ini bertujuan menggali informasi langsung di lapangan terkait isu pendidikan, termasuk penerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan kondisi fasilitas sekolah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Pondra Priyo Utomo, menyoroti pentingnya proaktivitas sekolah dalam menjalankan program KIP agar tepat sasaran. Menurutnya, pihak sekolah perlu mengajukan data siswa yang berhak menerima bantuan KIP.
“Seharusnya sekolah lebih aktif mengajukan siswa yang layak mendapatkan KIP,” tegas Pondra. Ia juga menambahkan, jika ada kendala dalam proses pengajuan, pihak DPRD siap menjembatani komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selain membahas KIP, sidak ini juga mengungkap berbagai masalah lainnya, termasuk pemahaman terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan kondisi fasilitas sekolah yang memprihatinkan.
Temuan Kondisi Fasilitas Sekolah
Di SMPN 25 Manyar, rombongan DPRD menemukan masalah air bersih. Meskipun dari luar bangunan terlihat baik, sumur sekolah yang menjadi sumber air utama ternyata mengeluarkan air asin yang tidak layak digunakan.
“Kendala lapangan untuk SMPN 25 Manyar adalah air. Sumurnya air asin sehingga tidak layak pakai,” jelas Pondra.
Sementara itu, kondisi di SMPN 10 Bungah dianggap lebih memprihatinkan. Banyak bangunan di sekolah tersebut sudah tidak layak digunakan, termasuk toilet dan mushola yang dinilai perlu segera direnovasi.
“Banyak bangunan di SMPN 10 Bungah yang tidak layak. Toilet dan mushola harus segera direnovasi agar mendukung kegiatan belajar mengajar,” tambahnya.
DPRD Gresik berharap temuan ini menjadi perhatian serius bagi pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun sekolah, untuk memperbaiki kondisi fasilitas pendidikan dan memastikan program bantuan seperti KIP berjalan optimal demi kesejahteraan siswa.
