GresikSatu | Dalam upaya memperkuat akses masyarakat miskin terhadap layanan hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Gresik mengunjungi kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gresik.
Pertemuan tersebut berlangsung hangat dengan agenda utama memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pendampingan bantuan hukum bagi warga miskin di Kota Pudak.
Kunjungan YLBH Gresik ini disambut langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik, Mohammad Rum Pramudya.
Ketua YLBH Gresik, Al Ushudi, menjelaskan bahwa YLBH Gresik adalah sebuah lembaga yang diprakarsai oleh beberapa advokat dan konsultan hukum dengan tujuan memberikan layanan hukum gratis (pro bono) kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.
“Salah satu fokus utama YLBH Gresik adalah memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu dan memerlukan jasa hukum advokat,” ujar Al Ushudi, Senin (15/7/2024).
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik Mohammad Rum Pramudya menyambut baik inisiatif YLBH Gresik dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kontribusi mereka dalam membantu masyarakat miskin.
Ia juga mendorong YLBH Gresik untuk segera mendapatkan akreditasi sebagai organisasi bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
“Kami juga mendorong YLBH Gresik agar segera mendapatkan akreditasi sebagai organisasi Bantuan Hukum sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,” ucap Pramudya.
Setda Gresik berkomitmen untuk terus mendukung dan berkoordinasi dengan YLBH Gresik dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi.
Pramudya menekankan bahwa kolaborasi ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik.
“Kami siap bersinergi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik. Kami berharap pertemuan ini dapat menjadi langkah konkret dalam membangun kemitraan yang erat antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan YLBH Gresik, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum yang adil dan merata,” paparnya.
Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik, yang memiliki tugas dalam perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang hukum, berharap YLBH Gresik dapat membantu dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Klinik konsultasi hukum akan diadakan di wilayah Gresik selatan pada bulan Oktober dan November 2024.
Dalam pertemuan tersebut, hadir juga pengurus YLBH Gresik lainnya, yaitu Mohammad Munif Ridhwan, Raja Iqbal Islamy, dan Achmad Qomaruz Zaman. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat miskin di Gresik.
Kolaborasi antara YLBH Gresik dan Setda Gresik ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memberikan dampak nyata dalam mempermudah akses masyarakat miskin terhadap layanan hukum yang mereka butuhkan.