Minggu, 29/05/2022 | 05:45 WIB
Gresik Satu

Subsidi Pupuk Perikanan di Cabut Kementan RI, Petani Ikan Tambak di Gresik Menjerit

Sekretaris Komisi II DPRD Gresik, Syahrul Munir (tengah) saat menanggapi beberapa keluhan petani tambak dalam musyawarah desa (Musdes) di Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Sabtu (29/1/2022) malam./ Foto: TBK
Sekretaris Komisi II DPRD Gresik, Syahrul Munir (tengah) saat menanggapi beberapa keluhan petani tambak dalam musyawarah desa (Musdes) di Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Sabtu (29/1/2022) malam./ Foto: TBK

GresikSatu– Kabupaten Gresik menyimpan potensi besar di sektor perikanan dengan sentra budidaya bandeng di wilayah Kecamatan Manyar seperti Betoyo Guci, Betoyo Kauman, Sumberejo, Tanggulrejo, Gumeno, dan sekitarnya dengan kualitas terbaik di Jawa Timur.

Pertumbuhan industrialisasi juga melaju pesat, ditambah lagi arah pembangunan 10 hingga 20 tahun mendatang. Kondisi tersebut tentu akan sangat berpengaruh pada sektor perikanan, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap para petani ikan tambak.

Namun kalangan petani tambak saat ini justru dibuat menjerit dengan adanya kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan RI) mencabut alokasi pupuk subsidi di bidang perikanan. Padahal, petani tambak membutuhkan pupuk subsidi untuk meningkatkan produktivitas perikanan. Sebab jika petani tambak hanya memakai pupuk non subsidi, hasil keuntungan tidak begitu memuaskan akibat selisih harga yang terlampau tinggi.

Dalam Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Betoyo Guci, Sekretaris Komisi II DPRD Gresik, M Syahrul Munir mengatakan, jika kondisi itu tidak segera diatasi oleh pemerintah, maka pihaknya khawatir lambat laun para petani tambak akan putus asa. Akibatnya, banyak dari mereka pada akhirnya menjual lahannya, karena biaya operasional tidak berbanding lurus dengan penghasilan yang mereka dapatkan.

“Saya juga turut prihatin jika fasilitas dan sarana prasana perikanan di Gresik, khususnya di kawasan perikanan budidaya seperti Betoyo Guci ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Lama kelamaan masyarakat lelah menjadi petani dan lebih senang menjual tambaknya untuk dijadikan pabrik atau gudang,” ujar Syahrul.

Syahrul mengajak masyarakat untuk sama-sama berfikir kemudian bersikap bahwa wilayah perikanan di Kabupaten Gresik harus dipertahankan agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan industri.

“Tentu masyarakat harus bersiap diri, karena itu harus di pertahankan agar tidak alih fungsi jadi kawasan industri,” tegasnya.

Ia lantas menjelaskan, produksi perikanan di Kabupaten Gresik mencapai sekitar 140 ribu ton pertahun. Namun, hasil produksi itu dinilai murni dari kreativitas para petambak, sebab hingga saat ini pemerintah belum punya support system yang baik bagi keberlangsungan para petambak.

“Perencanaan pembangunan berkelanjutan belum terlihat keberpihakannya kepada sektor perikanan,” jelas politisi asal PKB itu, Sabtu (29/1/2022) malam.

Pemerintah, lanjut Syahrul, juga belum memiliki pusat penelitian perikanan untuk menjaga kualitas air dan kualitas ikan di Kabupaten Gresik. Mak tak heran bila jaringan irigasi dan drainase bertabrakan sehingga kualitas air semakin lama semakin tercemar oleh limbah.

“Harusnya pemerintah memiliki pusat penelitian perikanan, itu bisa menjaga kualitas air sert kualitas ikan di Gresik. Jika tidak kualitas air semakin lama bisa tercemar limbah,” katanya.**