GresikSatu | Survei terbaru yang dilakukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Gresik menunjukkan bahwa hanya 62% warga menyatakan kesediaan untuk hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada Serentak 2024.
Hasil survei ini memicu kekhawatiran terkait rendahnya partisipasi pemilih serta menyoroti kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Ketua KIPP Gresik, Maslukhin, menjelaskan survei ini dilakukan dalam 10 hari terakhir dengan melibatkan 400 responden yang diwawancarai di 40 warung kopi (warkop) di seluruh Kabupaten Gresik.
“Dari hasil survei, 59% responden mengetahui akan ada Pilkada Serentak 2024, namun sebagian besar masih belum tahu jadwal pasti pelaksanaannya,” ujarnya dalam acara Sosialisasi dan Launching Relawan KIPP di Kecamatan Menganti, Minggu (27/10/2024).
Minimnya Sosialisasi dan Kampanye Calon
Selain menemukan bahwa 31% warga tahu akan adanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tetapi diantara dari responden tidak tahu tanggal pastinya. Survei juga mencatat bahwa 10% responden sama sekali belum tahu tentang Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dari KPU belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.
Maslukhin juga menyoroti bahwa kampanye dari peserta pemilu belum menyentuh banyak masyarakat. Mirisnya diantara dari mereka bahkan tidak mengetahui siapa saja calon yang dipilih.
“Sebanyak 16% responden mengaku belum tahu siapa calon yang akan dipilih. Bahkan, ada 3% yang mengira Syahrul Munir sebagai calon bupati hanya karena melihat spanduk di lingkungan mereka,” jelasnya.
Maslukin yang juga mantan komisioner Bawaslu Gresik itu juga menyebut tingkat kehadiran warga ke TPS dinggap sangat rendah. Hasil survei itu mengungkap hanya 62% warga yang mau hadir ke TPS.
Sedangkan 27% masih menunggu alasan atau motivasi tertentu untuk hadir. Sementara itu, 11% menyatakan tidak akan datang karena merasa Pilkada tidak menarik
“Rendahnya antusiasme ini tentu menjadi alarm bagi penyelenggara dan peserta pemilu. Perlu ada langkah cepat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga sebelum hari pemungutan suara,” ungkap Maslukhin.
KIPP Gresik Siapkan 365 Relawan untuk Awasi Pilkada 27 November 2024
Pilkada di Gresik juga dianggap rawan pelanggaran, terutama terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, serta potensi politik uang. Kerawanan ini semakin tinggi mengingat adanya calon tunggal yang merupakan petahana, yang bisa mempengaruhi netralitas proses pemilihan.
“Kami akan menurunkan 365 relawan untuk memantau seluruh tahapan pemilihan pada 27 November 2024. Fokus pengawasan kami terutama pada masa tenang dan saat perhitungan suara di TPS,” kata Maslukhin.
KIPP menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada untuk meminimalkan potensi pelanggaran. Dengan legal standing sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015, pemantau resmi juga memiliki hak untuk mengajukan sengketa hasil pemilu.
Dengan waktu kurang dari sebulan menuju hari pemungutan suara, diharapkan KPU dan peserta pemilu segera meningkatkan sosialisasi dan kampanye agar partisipasi masyarakat optimal dan demokrasi di Gresik dapat berjalan dengan baik.
