GresikSatu | Kabar gembira bagi tenaga honorer di lingkungan Kabupaten Gresik. Pemerintah pusat melalui Keputusan Menpan RB, telah membuka peluang bagi tenaga honore untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Kebijakan ini menjadi solusi atas kekhawatiran terkait penghapusan tenaga honorer dan potensi PHK massal.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menjelaskan bahwa program PPPK Paruh Waktu memberikan kepastian status dan jaminan upah yang layak bagi tenaga honorer.
“Sesuai arahan pusat, PPPK Paruh Waktu akan diberikan upah berdasarkan ketersediaan anggaran di masing-masing instansi pemerintah,” ujar Agung, Kamis (16/1/2025).
Ia juga memaparkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bertanggung jawab menetapkan durasi kerja serta jam kerja PPPK Paruh Waktu, menyesuaikan dengan anggaran dan karakteristik pekerjaan.
Sedangkan upah minimal yang diterima harus setara dengan gaji saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum regional (UMR) yang berlaku.
Pendanaan upah PPPK Paruh Waktu, lanjut Agung, dapat bersumber dari berbagai pos anggaran, selain belanja pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, tenaga honorer yang diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu akan mendapatkan fasilitas tambahan sebagaimana diatur dalam regulasi.
“Kami akan memastikan proses ini berjalan lancar sesuai arahan pusat. Tahapan pelaksanaan sedang kami persiapkan dengan matang,” tutupnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian kepada tenaga honorer, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan profesional di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik.
