GresikSatu | Tingkat kepuasan publik di Gresik dinilai masih rendah. Lantaran, masyarakat di Kota Pudak masih belum menerima informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, saat dalam acara Fokus Grop Discussion (FGD) bersama kepala sekolah dan wartawan di Hotel Khas, Rabu (7/12/2022).
Dari data Ombudsman, lanjut Qodir, Kabupaten Gresik masih dinilai rendah dalam pelayanan publik. Khususnya dalam hal kebutuhan masyarakat. Seperti, dalam program populis Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani terkait Universal Health Coverage (UHC).
Suatu sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga, dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
“Di Kabupaten Gresik program UHC ini sudah dilakukan. Warga yang hendak berobat cukup bekal KTP bisa terlayani di Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan gratis,” terangnya.
Namun, dalam pelaksanaannya, program yang sudah dilounching Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani tidak berjalan maksimal. Sebab, minimnya sosialisasi pelayan ini, dari petugas kesehatan, petugas Kecamatan, juga desa hingga masyarakat.
“Hanya hitungan jari yang mensosialisasikan program yang sudah memperoleh penghargaan ini, mirisnya lagi, banyak petugas kesehatan masih belum satu persepsi dengan apa yang disampaikan Bupati,” jelasnya.
Dengan demikian, masyarakat tidak memperoleh informasi secara utuh. Masyarakat bawah di desa-desa mengalami keruwetan. Karena tidak satu tahu.
“Untuk itu, penting sekali memberikan informasi dengan satu persepsi sampai tingkat bawah,” jelasnya.
Sementara itu, turut hadir dalam acara tersebut anggota komisi IV DPRD Gresik Lusi Kustianah, Kepala Dinas Pendidikan Gresik S Hariyanto, Sekretaris Dinas Pendidikan Gresik Herawan Eka Kusuma, serta para kepala sekolah SDN maupum SMPN di Kabupaten Gresik. (faiz/aam)