GresikSatu | Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, atau yang akrab disapa Gus Yani, mengungkapkan rencana untuk merehabilitasi sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang dinilai tidak layak.
Hal ini disampaikan dalam workshop Integrasi Layanan Primer (ILP) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gresik bekerja sama dengan PWI Gresik, Rabu (11/9/2024).
Dalam pernyataannya, Gus Yani mengakui bahwa beberapa Pustu di Gresik berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Masalah ini menjadi sorotan utama dalam diskusi workshop yang bertujuan memperkenalkan program ILP, yang mengintegrasikan layanan kesehatan dari tahap lahir hingga usia lanjut.
Menurutnya, banyak Pustu yang sudah tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan yang baik, mengingat pentingnya fasilitas kesehatan yang memadai untuk menunjang pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
“Keadaan beberapa Pustu sangat memprihatinkan. Banyak dari bangunan ini yang sudah tidak layak pakai dan perlu direhabilitasi agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Akan kita rencanakan rehabilitasi bangunan pustu dalam setahun dua atau lima bangunan,” ungkap Gus Yani.
Menurut Gus Yani, yang menjadi kendala ada beberapa Pustu terletak di lahan desa yang membuatnya sulit untuk direhabilitasi. Meskipun demikian, Bupati Gresik berkomitmen untuk mencari solusi guna memperbaiki kondisi fasilitas kesehatan tersebut.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran Puskesmas dan Pustu dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan layanan kesehatan di Gresik tidak terlepas dari dedikasi dan kerja keras para petugas di Puskesmas. Untuk itu, perbaikan fasilitas kesehatan menjadi prioritas agar pelayanan yang diberikan semakin optimal.
Selain masalah infrastruktur, Gus Yani juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai rendahnya gaji kader kesehatan. Hal ini dinilai berdampak pada motivasi kerja dan kualitas layanan yang diberikan. Ia mengusulkan agar anggaran untuk rehabilitasi Pustu dan peningkatan gaji kader kesehatan dapat dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran daerah.
“Keberhasilan layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada fasilitas yang memadai, tetapi juga pada dukungan yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Kami akan berupaya untuk meningkatkan gaji kader kesehatan agar mereka dapat bekerja dengan lebih baik,” tuturnya.
Dalam workshop ILP tersebut, Kepala Dinkes Kabupaten Gresik, dr Mukhibatul Khusna membahas mengenai pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan.
Salah satu ide yang disampaikannya adalah pengembangan layanan konsultasi kesehatan jarak jauh untuk mengurangi antrean di Puskesmas.
Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan pelayanan kesehatan bisa lebih cepat dan efisien.
“ILP merupakan bagian dari transformasi pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan di seluruh Indonesia. Harapannya, juga dengan adanya UHC (Universal Health Coverage) di Gresik, layanan primer akan semakin berkualitas dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu Ketua sementara DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menegaskan peran penting DPRD dalam pengawasan dan pembuatan peraturan terkait kebijakan kesehatan.
Ia menggarisbawahi pentingnya perencanaan anggaran yang baik agar program rehabilitasi Pustu dapat terlaksana dengan efektif.
“Dengan rencana rehabilitasi Pustu dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, kami berharap dapat membawa perubahan positif dalam sistem kesehatan di Kabupaten Gresik, sehingga pelayanan kesehatan dapat semakin maksimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya.
