GresikSatu | Sejumlah pejabat eselon II kembali dirotasi. Kali ini, sebanyak tujuh pejabat eselon II di lingkungan Gresik yang terkena mutasi. Acara mutasi itu dipimpin langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di Ruang Mandala Bakti Praja.
Tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama itu diantaranya, Malahatul Fardah dari Staf Ahli Bupati Bidang Fisik Prasarana menjabat definitif Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag (Diskoperindag), penggantinya dijabat oleh Sutaji Rudy.
Untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparekrafbudpora) dijabat drg Saifudin Ghozali. Jabatan Inspektorat Edy Hadi Siswoyo berganti menjabat jadi Asisten Perekonomian, dan Pembangunan Setda Kabupaten Gresik. Penggantinya Achmad Hadi.
Nuri Mardiana dari jabatan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), menjabat Asisten Administrasi Umum Setda Pemkab Gresik. Posisinya diganti oleh A M Reza Pahlevi menjabat Kepala BPPKAD.
Serta satu pejabat eselon II Hari Syawaludin dikukuhkan menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).
Dengan demikian, ada empat posisi Kepala Dinas yang kosong. Meliputi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak (KBPPPA), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik. Semoga tempat yang baru ini benar-benar bisa tempat yang melaksakan tugas dengan baik.
“Maka kami minta kepada pejabat yang dilantik memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Gresik,” ucapnya, Kamis (17/11/2022).
“Para pejabat yang dilantik, harus mendorong inovasi. Kolaborasi tidak hanya menjadi tagline. Koordinasi dan komunikasi antar dinas bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.
Bupati juga meminta para pejabat turut aktif gotong royong dalam realisasi program Nawa Karsa. Karena nanti di tahun 2023, daerah membutuhkan peningkatan pendapatan, pembangunan, dan lain sebagainya.
“Harus kita selesaikan. Termasuk RS Selatan menjadi PR, bisa selesai diakhir 2023 mendatang. Saya yakin para pejabat bisa menjalankan tugas dengan baik,” jelasnya. (faiz/aam)