GresikSatu | Memasuki tahapan kampanye pemilu 2024, Forum Mahasiswa PTKI/PTKIN se Nusantara menggelar Deklarasi Pemilu Damai berkolaborasi bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UINSA di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Kamis (30/11/2023).
Deklarasi Pemilu Damai digelar dengan tujuan menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan pemilu 2024 yang damai untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.
Kegiatan tersebut diawali dengan seminar nasional yang dihadiri oleh Khoirul Umam (Akademisi Fisip Uinsa), Fahrur Rozi (Tokoh Pemuda) dan Drs.RP Ahmad Mujahid Ansori (Dosen pascasarjana IKHAC).
Masing-masing narasumber menyoroti proses pemilu yang harus dikawal dengan jujur, adil, terbuka dan bebas sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang baik. Serta indeks demokrasi yang meningkat dapat menimbulkan kerukunan antar warga negara tanpa ada batasan ras, agama, suku dan sebagainya.
Ketua Pelaksana sekaligus formatur dari Forum Mahasiswa PTKI/PTKIN se-Nusantara, Hisyam mengatakan eskalasi politik penting untuk dikawal mengingat akan berimplikasi panjang hingga pentas politik selanjutnya. Eskalasi politik bisa saja terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau bahkan pasca pemungutan suara.
“Ketika hari ini narasi politik damai disebarluaskan besar harapan kami bisa memantik masyarakat umum untuk andil menjaga stabilitas dan netralitas kontestasi politik. Melalui Forum Mahasiswa PTKI/PTKIN se-Nusantara, para mahasiswa dapat turut andil mengawal kontestasi pemilu damai,” tuturnya.
Dosen Pascasarjana IKHAC, Drs RP Ahmad Mujahid Ansori, memandang bahwa pemilu yang damai dapat diciptakan melalui lingkungan yang kondusif. Selain itu, pemilu damai dapat menghindari potensi konflik dan memperkuat dasar demokrasi.
“Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang menghadirkan harapan di tengah kerumitan bangsa, apalagi di tengah percepatan informasi yang sangat memungkinkan memecah bela kehangatan warga negara,” terangnya.
Wakil Presma UINSA, Yono menyampaikan kampanye pemilu damai menjadi langkah konkrit untuk mengawal jalannya pemilu yang jurdil, dan mampu dinikmati oleh seluruh kalanggan Masyarakat Indonesia.
Selain itu, hal ini menjadi komitmen untuk memastikan jalannya proses pemilu 2024 nanti berjalan dengan nuansa kerukunan dan keharmonisan.
“Memotret apa yang terjadi di pemilu 2019 kemarin menjadi sejarah pemecah belah masyarakat di kalangan elit politik hingga akar rumput. Polarisasi masyarakat tidak hanya terjadi selama proses pemilu bahkan masih bertahan pasca pemilu. Hal ini tentunya menjadi realita yang berbahaya khususnya bagi kalangan mahasiswa,” pungkasnya. (ovi/aam)